Masalah Pertanahan, Staf Kepresidenan RI Turun Tangani Sengketa Lahan PT KSS 

PALANGKA RAYA - Sengketa pertanahan yang dialami oleh masyarakat dibeberapa desa Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), antara Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT Kapuas Sawit Sejahtera (PT KSS), mulai memasuki babak baru.

Perjuangan masyarakat di lima desa itu, Desa Anjir Kalampan, Penda Ketapi, Teluk Hiri, Pantai, dan Kelurahan Mandomai, tidak kenal lelah untuk mendapatkan haknya diatas tanah/lahan yang saat ini di kuasai oleh PT KSS.

Baca juga: Tingkatkan Ketahanan Pangan, Prajurit Yonif 411 Kostrad Kembangkan Peternakan Kambing

Upaya - upaya tersebut, baik dilakukan secara mediasi, kelurahan, Kecamatan hingga pihak pemerintah Kabupaten Kapuas, Pemprov Kalteng bahkan sampai saat ini sudah bergulir di Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (RI).

Baca juga: Bakamla RI Gelar Gladi Posko Persiapan Patroli Bersama

Bertempat di Ruang Rapat Bajakah, kantor Gubernur Kalteng. Para pihak kembali dipertemukan, PT KSS dengan  perwakilan masyarakat lima desa kecamatan Kapuas Barat, sebelum sudah dilaksanakan musyawarah melalui meeting zoom.

Usep Setiawan, Tenaga Ahli Utama dari Kantor Staf Presiden (KSP) RI, menyampaikan bahwa ini dalam rangka upaya penataan konplik - konplik sosial pertanahan di Wilayah Provinsi Kalteng dan khususnya wilayah Kabupaten Kapuas.

Baca juga: Polemik Tanah di Samba Danum, Hendarto: Sudah Diselesaikan Secara Kekeluargaan

Disampaikan bahwa hal ini, adanya laporan dari masyarakat Kecamatan Kapuas Barat masuk ke Sekretariat kepresiden RI, dan itu menjadi atensi langsung dari Kepala Staf Presiden, Moeldoko.

 "Kami ditugaskan langsung dari pimpinan kami di Jakarta, untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemprov dan Kanwil BPN Kalteng beserta jajaran pemerintah kabupaten Kapuas, " kata Usep, Tenaga Ahli Utama KSP RI.
 
Bersama dua rekannya, Sahat M Lumbanraja, Tenaga Ahli Madya dan Imanta Ginting, Tenaga Ahli Muda KSP RI. Dalam kunjungan kerjanya, ada dua tugas yang akan dilaksanakan, yaitu pertama Koordinasi untuk percepatan Reformasi Agraria dan Perhutanan Sosial terutama penyelesaian konflik agraria dan percepatan reretribusi tanah. Berdasarkan amanat Presiden kepada kementerian ATR BPN yang baru. Kedua, ditugaskan untuk melakukan koordinasi penangganan permasalahan di Kabupaten Kapuas.

Baca juga: RSAF 4th Joint Fighter Weapon Course, Dalami Skill Analisa Pertempuran Udara Jarak Dekat

 "Jadi kami sudah menerima laporan dari warga, sudah melakukan rapat koordinasi secara Virtual, dan kehadiran kami disini menindak lanjuti hasil rapat tersebut, " papar Usep.

Baca juga: Jalan Borneo IB Komplek UPR Diambil, Diduga Oknum di Dinas Kehutanan Kalteng Miliki Tanah Ilegal

Dijelaskan, hasil rapat yang baru selesai dilaksanakan, ditemukan permasalahan pembangunan perkebunan, belum adanya penyediaan tanah belum selesai.

 "Dan ada juga diakui oleh pihak perusahan dan ada juga sebagian dibantah, " imbuhnya.

Ditambahkan, bahwa proses yang saat ini dilaksanakan merupakan menuju penangganan secara non pengadilan.

Seperti diketahui, PT KSS dalam membuka perkebunan kelapa sawit di wilayah Kecamatan Kapuas Barat, ada menduduki alas hak milik masyarakat berupa SHM, di desa Pantai 30 Ha, Teluk Hiri 18, 5 Ha, Penda Ketapi 17 Ha, Anjir Kalampan 6 Ha, dan dengan alas hak SPPT dan Register di Desa Pantai seluas 109, 2 Ha, Desa Teluk Hiri 16 Ha, desa Pensa Ketapi 4, 6 Ha, desa Anjir Kalampan 3, 6 Ha serta Kelurahan Mandomai 964 Ha.

Berdasarkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Direktorat Jenderal Penangganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Nasional, nomor SK.04.03/184-800.38/V/2022 tanggal 27 Mei 2022, denga tegas membatalkan Peta Kadastral Nomor 22.15.02.2019 dan menghentikan proses pendaftaran tanah PT KSS, mengingat belum jelasnya pemberian ganti rugi serta alas hak atas yang menjadi objek permasalahan.

Baca juga: Pimpin Sidang ACDFM Ke-20, Panglima TNI Tegaskan Hal ini

Melanjutkan proses pendaftaran tanah masyarakat melalui program pendaftaran tanah sistim lengkap (PTSL). Dan mengembalikan tanah masyarakat yang diserobot PT KSS. Selain itu, pihak PT KSS diduga telah memanipulasi proses ganti rugi dengan membuat administrasi ganti rugi kepada pihak lain yang tidak menguasai lahan.

April Napitapulu, SH Kuasa Hukum Masyarakat lima desa, menyambut baik akan kehadiran Tim dari KSP RI dan berharap ini ada titik temu penyelesaian sengketa.

 "Kalau tidak ada titik temu, mungkin masyarakat akan melakukannya dengan caranya sendiri, itu jelas kita nyatakan. Namun dalam pertemuan tadi ada sedikit mencair, mundah - mundahan ada penyelesaian yang kongkrit, " kata Advokad Muda ini saat diminta tanggapan hasil pertemuan.

Selanjutnya, besok Kamis (15/12) tim akan melaksanakan pertemuan dengan pemkab Kapuas dan langsung meninjau lokasi lahan yang disengketa, agar benar - benar bisa diketahui penyelesaiannya.

Baca juga: Lurah Bukit Tunggal: Tanah Jalan Viktoria Tidak Pernah Ada Objek Putusan MA